'Surat Perintah Ke Mahasiswa' Viral Dan Heboh , Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf Angkat Bicara




Rancah.id -  Staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf, mengklarifikasi soal beredarnya 'surat perintah' kepada mahasiswa untuk menggelar pertemuan membahas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aminuddin menjelaskan surat tersebut bersifat internal.

Dari foto yang beredar, seperti dilihat, Senin (9/11/2020), surat tersebut berkop 'Sekretariat Kabinet Republik Indonesia' dan di bagian perihal tertulislah 'Surat Perintah'. Surat itu ditujukan kepada Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (DEMA PTKIN).

Ada 9 perwakilan yang diundang dalam pertemuan dengan Aminuddin. Surat itu diteken Aminuddin pada Kamis (5/11/2020).

Saat dimintai konfirmasi, Aminuddin mengatakan bahwa surat tersebut diperlukan sebagai pemberitahuan. Aminuddin merujuk pada SOP penerimaan tamu di lingkungan Istana.

"Merujuk kepada SOP Penerimaan Tamu di Lingkungan Istana Negara. Maka, diperlukan surat tersebut sebagai pemberitahuan dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang akan melaksanakan kegiatan di lingkungan Istana Negara," ujar Aminuddin.

Aminuddin mengatakan surat itu bersifat internal. Salah satu maksudnya supaya tamu mendapatkan fasilitas rapid test COVID-19 sebelum bertemu Aminuddin.

"Surat tersebut bersifat internal untuk keperluan koordinasi di internal Istana (Setpres dan Setkab). Salah satunya digunakan untuk mendapatkan fasilitas rapid test bagi tamu," jelas Aminuddin.

Soal hasil pertemuan Aminuddin dengan DEMA PTKIN ada di halaman berikutnya:

Dalam pertemuan pada Jumat (6/11), DEMA PTKIN mengkritik sejumlah pasal dan klaster di UU Cipta Kerja. Ongky Fachrur Rozie selaku Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia mengatakan tidak menolak keseluruhan UU Cipta Kerja, tapi ada sejumlah pasal dan klaster yang dikritik.

"Di antara yang perlu kami kritisi adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 yang kami pandang cacat secara formil dan materiil, karena tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan jauh dari asas demokratis serta partisipasi publik," ujar Ongky di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).

Ongky menambahkan DEMA PTKIN menolak Pasal 10 serta penghapusan UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 93 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memfasilitasi setiap ikhtiar elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat, demi terjaganya iklim demokrasi yang sehat di republik ini. Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi teman-teman akan kami pelajari, dan sesegera mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Aminuddin.Merespons masukan dari DEMA PTKIN, Aminuddin mengatakan, perwakilan mahasiswa yang diterimanya akan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke MK. Ada dua klaster yang digugat.

Delegasi yang hadir dalam pertemuan adalah Ongky Fachrur Rozie (Koordinator Pusat DEMA PTKIN yang berasal dari UIN Sunan Ampel Surabaya), Fatimah Presiden (Mahasiswa IAIN Samarinda), Ahmad Rifaldi (Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta), Ahmad Aidil Fahri (Presiden Mahasiswa DEMA UIN Alauddin Makasar), M Munif (Presiden Mahasiswa IAIN Lampung), Mahfud (Presiden Mahasiswa IAIN FM Papua), M Fauzan (UIN Banten), Rubait Burhan (Presiden Mahasiswa UIN Semarang), dan Aden Farih (Presiden Mahasiswa UIN Malang).



Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel